Aspal Buton Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Rakyat

Pendahuluan

Kualitas infrastruktur jalan di Indonesia terus mengalami penurunan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kondisi ini menyebabkan tidak mampunya infrastruktur nasional melayani pertumbuhan ekonomi dan wilayah yang terus berkembang. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan jasa infrastruktur untuk mobilitas aktivitas sehari-hari. Dampak krisis global masih terasa hingga hari ini dengan turunnya ekspor nasional hingga 6-9% sebagaimana tutunnya angka impor hingga 8 -12 %. Gejolak harga komoditas ekspor di pasar internasional merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perekonomian hanya tumbuh 4,5 % per tahun.

Pemulihan ekonomi yang diprogramkan pertanian tetap memprogramkan Jaring Pengaman Sosial. (JPS) untuk menjaga daya beli masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan. Penerimaan Negara tahun 2010 diperkirakan 971,9 T sementara total belanja sebesar 949,1 T sehingga defisit anggaran sebesar 77,2 T (1,3%).

Program Stimulus yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk menjaga konsumsi masyarakat, memperbaiki daya saing sekaligus meningkatkan daya tahan sektor usaha. Khusus untuk stimulus Infrastruktur, pemerintah menganggarkan dana sebesar 12,2 T. Program PNPM Mandiri tahun 2010 sebesar 20 trilyun dialokasikan untuk setiap kecamatan mendapatkan dana sebesar 3 Milyar yang dipergunakan untuk berbagai keperluan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Salah satu program yan dibiayai oleh dana PNPM Mandiri adalah pembangunan infrastruktur di desa. Jenis infrastrktur yang dapat dibangun antara lain, jalan, jembatan, sarana irigasi, air minum, dan bangunan fasilitas penunjang bagi masyarakat pedesaan.

Perubahan Lingkungan Strategis turut berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat termasuk kebijakan pembangunan di Indonesia. Perubahan internal meliputi kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabuaten dan kota untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Peran pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pembangunan sarana dan pra sarana publik diserahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan Infrastruktur Jalan untuk memenuhi mobilitas penduduk dan mengakomodasi pertumbuhan ekonomi di setiap daerah di Indonesia.

Namun demikian keterbatasan anggaran pemerintah menyebabkan pembangunan dan preservasi jalan terus mengalami kemunduran. Alih-alih membangun dan menambah ruas jalan baru, untuk mempertahankan kondisi jalan yang ada saja pemerintah tidak mampu. Hal ini semakin diperparah dengan misalokasi anggaran pemerintah yang lebih besar dipergunakan untuk anggaran rutin dibandingkan anggaran pembangunan.

Berkembangnya Teknologi Perkerasan Jalan membukan peluang untuk memanfaatkan berbagai bahan material lokal yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan material lain yang masih harus diimpor dari negara lain. Kebijakan pemanfaatan produk lokal ini harus secara serius diprogramkan agar efisiensi dan efektivitas anggaran dapat dilaksanakan tanpa menurunkan kualitas dan mutu jalan.

Infrastruktur Jalan memiliki fungsi strategis dalam mendukung perkembangan sosial, ekonomi daerah. Ketersediaan infrastruktur merupakan pra syarat masuknya investasi ke suatu daerah.
Ketersediaan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah akan menciptakan keseimbangan dan pemerataan pembangunan di daerah. Disparitas pembangunan antar wilayah dapat dihilangkan apabila akses sarana dan pra sarana infrastruktur jalan dapat tersedia secara layak dan berkualitas. Wilayah perbatasan yang berdampingan dengan negara tetangga membutuhkan pra sarana transportasi sebagai alat untuk mempertahankan keutuhan wilayah dan menjaga keamanan nasional.

Berkembangnya sarana dan pra sarana jalan menuntut adanya kompatibilitas dan kesesuaian antar moda transportasi. Jalan darat, kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara, adalah beberapa moda transportasi yang harus terintegrasi dan sesuai untuk menunjang arus lalu lintas barang dan jasa. Pengembangan infrastruktur jalan merupakan leading sector bagi pengembangan sektor produktif lainnya.

Kebutuhan aspal minyak nasional setiap tahunnya sebesar 1,2 juta ton. Sementara produksi aspal minyak dalam negeri yang diproduksi oleh PT. Pertamina sebesar 600.000 Ton. Sisanya 600.000 ton diimpor dari berbagai negara produsen minyak dunia melalui negara Singapura.
Sementara itu PT. Pertamina berencana akan menghentikan produksi aspal minyak dan mengolahnya menjadi minyak bakar (MFO). Hal ini dikarenakan harga MFO yang lebih tinggi 20 % dibandingkan aspal minyak. Pada akhirnya Indonesia harus mengimpor aspal minyak sepenuhnya (100%). Impor aspal minyak tersebut pada akhirnya menghabiskan devisa negara yang sesungguhnya dapat dialokaskan untuk membangun sektor lainnya.

Ketergantungan terhadap aspal minyak importir sesungguhnya berbanding terbalik dengan mutu aspal minyak yang semakin rendah. Hal ini merupakan dampak dari semakin tingginya teknologi penyulingan / destilasi di kilang-kilang minyak. Akhirnya material berguna yang terkandung di dalam aspal minyak menjadi semakin berkurang. Kualitas aspal sendiri sangat menentukan mutu dari konstruksi jalan yang akan dibangun.

Fluktuasi harga minyak dunia berdampak langsung pada kenaikan harga aspal minyak. Bahkan akibat ulah para importir dan distributor yang ingin mendapatkan untung sebesar-besarnya, pada saat masa pekerjaan aspal mengalami kelangkaan. Ujung-ujungnya terjadi kenaikan harga yang menyebabkan kesulitan dari para pelaksana pembangun jalan.

Aspal Buton

Aspal Buton (Asbuton), adalah produk sumber daya alam asli yang terdapat di Pulau Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Potensi aspal buton yang masih belum dieksploitasi sebesar 600 juta ton. Mutu aspal Buton lebih baik dari aspal minyak sebagaimana data yang dikeluarkan oleh data Nippon Oil Lab dan Highway Research Institute of China. Tambang aspal buton terdapat di daerah Kabungka dan Lawele dengan karakteristik yang berbeda.

Aplikasi Aspal Buton sudah dapat dipergunakan untuk berbagai jenis perkerasan jalan seperti:

1. Hot Mix, langsung digunakan di AMP, mengurangi konsumsi aspal minyak (Tipe Asbuton Berbutir – BGA);
2. Warm Mix, dicampur dengan bahan peremaja (Tipe Asbuton Berbutir – BGA)
3. Cold Mix, dicampur dengan aspal emulsi (Tipe Asbuton Berbutir – BGA)
4. LPMA, Lapis Penetrasi Mac. Adam Asbuton, yaitu digunakan sebagai bahan pengikat konstruksi Lapis Penetrasi (Tipe Mastic Asbuton – MA)
   

Pemakaian Aspal Buton dengan sendirinya akan mendorong peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Indonesia. Penghematan anggaran pembangunan jalan dapat dilakukan dan alokasi anggaran dapat diprioritaskan untuk sektor lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Program preservasi jalan dapat dilaksanakan secara pasti karena tidak terkena dampak fluktuasi harga minyak dunia.

Sementara itu penembangan aspal buton dengan sendirinya akan menciptakan Multiplier Effect bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Lapangan kerja baru akan tercipta seiring dengan berkembangnya sektr-sektor lainnya akibat backward dan forward lingkage yang ditimbulkan dari pengembangan aspal buton.

Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Aspal Buton

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung pengembangan aspal buton. Tahun 2006 dikeluarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 35 Tahun 2006 tentang pemanfaatan aspal buton untuk pembangunan jalan di Indonesia. Kebijakan tersebut dilanjutkan dengan ditenderkannya beberapa ruas jalan nasional dengan menggunakan aspal buton sebagai bahan utama pembangun jalan.

Keputusan Menteri tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mendorong pendayagunaan Aspal Buton sebagai produk asli Indonesia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari aspal minyak. Hal ini sesungguhnya merupakan momentum yang tepat untuk mendorong pemanfaatan Produk Dalam Negeri untuk pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia.

Dasar hukum lain yang dapat dipergunakan untuk memanfaatkan aspal Buton pada berbagai jenis aplikasi pembangunan dan pemeliharaan jalan adalah Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2009
Instruksi presiden kepada menteri terkait untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini sesuai dengan kecenderungan yang dilakukan oleh berbagai negara dalam mengantisipasi krisis ekonomi global.

Selanjutnya diharapkan pemeirntah bersama dengan DPR dapat menyusun undang-undang tentang pemanfaatan produk dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur strategis di Indonesia.

Penggunaan Aspal Buton untuk Pembangunan Jalan di Daerah

Pembangunan jalan di daerah dapat memanfaatkan aspal buton dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini disebabkan kelas jalan di tingkat daerah dapat memanfaatkan aspal buton yang 100% dapat mensubstitusi aspal minyak. Selain itu, pemerintah juga dapat mengkolaborasikan program peningkatan kualitas infrastruktur jalan dengan berbagai program padat karya seperti, PNPM Mandiri IP, Program Perbaikan Infastruktur Pedesaan (PPIP), TNI Masuk Desa (TMD), PISEW (Dep. PU), dll.

Tantangan pemanfaatan aspal buton

Walaupun sudah dikeluarkan Kepmen tentang aspal buton, namun kondisi dilapangan masih memperlihatkan belum tersosialisasikannya surat keputusan tersebut. Hal ini menyebabkan para pelaksana pembangunan jalan di daerah juga masih belum familiar dengan produk aspal buton. Bahkan, beberapa instansi terkait di daerah kabupaten/kota masih belum mendapatkan pemahaman yang sepenuhnya tentang program pemanfaatan aspal buton di Indonesia.

Sebagai produk yang baru dikembangkan keberadaan aspal buton belum sepenuhnya diterima oleh kontraktor jalan. Selama ini para kontraktor telah terbiasa menggunakan aspal minyak dalam setiap jenis perkerasan jalan. Kemudahan untuk mendapatkan produk aspal buton juga dirasakan masih menjadi kendala bagi para kontraktor yang membutuhkan produk tersebut. Walaupun secara kualitas dan harga aspal buton memiliki keunggulan namun masalah kemudahan dan tingkat kepastian ketersediaan produk masih menjadi kendala.