Notulensi Rapat Kerja PAH IV DPD RI dengan Menteri PU

SIMPULAN POKOK RAPAT KERJA PAH IV DPD RI
DENGAN MENTERI PEKERJAAN UMUM RI

”POKOK-POKOK KEBIJAKAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM RI DALAM RAPBN TAHUN ANGGARAN 2009”
Jakarta, 16 Juni 2008

Setelah mendengar pemaparan dan tanya jawab secara intensif antara Anggota Panitia Ad Hoc IV dan Anggota Panitia Ad Hoc II DPD RI dengan Menteri Pekerjaan Umum RI, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur Departemen Pekerjaan Umum memiliki arti yang sangat penting bagi suksesnya pembangunan perekonomian di daerah. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi dan kerja keras berbagai pihak dalam mendukung pembangunan bidang pekerjaan umum dan pengawasannya guna peningkatan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan, sesuai dengan tema pembangunan tahun 2009.

2. Dalam rangka pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat di daerah, DPD RI mendukung program prioritas Departemen Pekerjaan Umum yang bersinergi dengan program Departemen Perhubungan dan pemerintah daerah, antara lain jalan trans-Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua; serta transportasi antar-pulau, dengan pola pendekatan pengembangan investasi yang memadukan pembiayaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dunia usaha/swasta, serta masyarakat.

3. Akomodasi terhadap kebutuhan pendanaan bidang pekerjaan umum dalam APBN TA 2009 patut mendapatkan dukungan dari DPD RI. Demikian pula pembangunan infrastruktur yang berpotensi tidak memenuhi target sebagai akibat dari kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga bahan/material, agar diupayakan untuk dapat diadakan penyesuaian, baik melalui RAPBNP II TA 2008 ataupun RAPBN TA 2009.

4. Pemerintah pusat dan daerah agar memberikan pedoman dan arahan yang jelas dalam rangka pembangunan yang berbasis penataan ruang, mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip good governance dan clean government, mendukung pusat produksi dan ketahanan pangan, disertai sistem pengendalian efektif yang memperhatikan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Dalam kaitan ini, pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air harus menjadi perhatian bersama.

5. Pemerintah akan mendalami dan mencermati berbagai masukan dari Anggota DPD RI yang sangat didambakan oleh daerah, antara lain: irigasi, akses jalan daerah terpencil dan daerah perbatasan, air bersih pedesaan dan pulau terpencil, manajemen PDAM, studi dan pembangunan waduk, pertanggungjawaban aset, proyek Suramadu, jalan lintas selatan-Jawa, musibah lumpur Sidoarjo, aspal Buton, lahan gambut, revitalisasi eks-PLG, pendangkalan Sungai Batanghari, dan DAS Sungai Rongkong Luwu Utara.

6. DPD RI memandang penting pengawasan yang mengiringi pengalokasian Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan, dan Dana Alokasi Khusus, serta akan berupaya menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana amanat UUD 1945. Untuk itu, diharapkan adanya sharing data bersama Departemen Pekerjaan Umum.

7. DPD RI sangat menghargai penjelasan yang disampaikan Menteri Pekerjaan Umum RI. Adapun hasil Rapat Kerja ini akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan pertimbangan RAPBN Tahun Anggaran 2009. Hal-hal yang berkembang pada dialog dalam Rapat ini merupakan catatan dalam perbaikan kebijakan maupun implementasi kebijakan pembangunan daerah. Hal-hal yang dipandang belum jelas oleh Anggota DPD RI akan disampaikan secara tertulis oleh Departemen Pekerjaan Umum RI dalam waktu yang tidak terlalu lama.

PIMPINAN PAH IV DPD RI,

Ketua, MENTERI PEKERJAAN UMUM
ttd ttd


EKA KOMARIAH KUNCORO DJOKO KIRMANTO